Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin DPRD dalam rangka memperkuat koordinasi dan komunikasi antar-pemerintahan, khususnya terkait sinkronisasi program antara Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Donggala.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Donggala, pembahasan difokuskan pada dua isu utama, yakni penyelesaian permasalahan penyintas bencana 2018 dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah Donggala.
Aristan menjelaskan, tujuh tahun pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Sulawesi Tengah, masih banyak penyintas yang belum memperoleh hunian tetap sebagaimana hak mereka. Karena itu, DPRD Sulteng telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Bencana untuk mempercepat proses penanganan.
“Kami ingin memastikan langkah-langkah penyelesaian masalah penyintas berjalan efektif, termasuk validasi data dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujar Aristan.
Selain isu penyintas, DPRD juga menyoroti pemanfaatan sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi di Kabupaten Donggala agar dapat dikelola secara produktif. Menurut Aristan, aset tersebut seharusnya memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD Sulteng. Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pendataan penyintas dan berharap dukungan penuh dari pemerintah provinsi agar penanganannya segera tuntas.
Terkait aset provinsi, Vera juga menyampaikan harapan agar beberapa aset seperti lahan seluas 9 hektare di Desa Labuan Salumbone, lahan 3 hektare di Desa Wani, serta Tempat Pemasaran Ikan (TPI) di kawasan Pelabuhan Lama Donggala dapat diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dikelola dan dimanfaatkan.
“Kami sudah menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi terkait rencana pengalihan aset, namun hingga kini belum ada tanggapan. Kami berharap DPRD dapat membantu mendorong proses ini,” ujar Vera.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab itu turut dihadiri Ketua DPRD Donggala Moh. Taufik, Asisten II Setda Donggala Kaharuddin, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Bambang Widiyanto.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Donggala juga memaparkan berbagai program pembangunan, termasuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan, yang menjadi penyumbang terbesar PDRB daerah dengan kontribusi sekitar 38 persen.
Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan pencetakan sawah baru seluas 800 hektare di enam kecamatan, yakni Pinembani, Sojol, Sirenja, Sindue Tombusabora, Labuan, dan Banawa Selatan, sebagai bagian dari program nasional peningkatan ketahanan pangan.
Menutup kunjungan tersebut, Aristan menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kami akan menyuarakan hasil pertemuan ini dalam pembahasan KUA-PPAS mendatang. Pemerintah provinsi harus memaksimalkan perannya dalam mendukung pembangunan daerah melalui kebijakan, fasilitasi, dan bantuan keuangan,” tegas Aristan.
Ia berharap seluruh rencana dan komitmen yang telah dibahas dapat segera ditindaklanjuti agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
