Forum strategis ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Dr. Aris Mardani, para gubernur se-Pulau Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulteng Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, serta pimpinan daerah kabupaten/kota.
Sebagai tuan rumah, DPRD Sulteng menjadi motor penting dalam mendorong sinergi lintas wilayah dan lintas level pemerintahan untuk membangun tata ruang yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
“Saya sangat mendukung penguatan tata ruang yang digagas forum ini. Tata ruang yang tidak disiplin bisa memicu konflik, kerusakan lingkungan, dan memperlebar ketimpangan antarwilayah. Forum ini penting untuk menyatukan visi pembangunan Sulawesi ke depan,” kata Syarifudin.
Ia menegaskan percepatan penyusunan dan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten/kota Sulteng harus menjadi prioritas bersama. DPRD, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi untuk menyelaraskan RPJMD daerah dengan RPJMN 2025–2029.
“RDTR adalah syarat utama masuknya investasi yang sehat, tertib, dan sesuai zona. DPRD siap mengawal anggaran, mendorong percepatan penyusunan RDTR, dan memperkuat pengawasan implementasinya,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Syarifudin juga mengapresiasi arahan Menko AHY yang menempatkan tata ruang sebagai “kompas” pembangunan. Menurutnya, pesan AHY yang menekankan keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat adalah prinsip yang sejalan dengan sikap DPRD Sulteng.
“Pembangunan tak boleh meninggalkan masyarakat kecil atau merusak lingkungan. DPRD akan berdiri di garis depan untuk memastikan semua berjalan beriringan,” ujarnya.
Ia berharap forum ini melahirkan keputusan yang tidak hanya berhenti pada rekomendasi teknis, tetapi juga menjadi komitmen politik yang nyata, dari pusat hingga ke daerah, demi pembangunan Sulawesi yang inklusif dan berkelanjutan.
