Rapat ini menjadi ruang kritis bagi masing-masing komisi untuk menyampaikan catatan penting terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja mereka. Dalam evaluasi tersebut, berbagai masalah krusial diungkap secara terbuka, mulai dari rendahnya serapan anggaran hingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali secara optimal.
Komisi 3: Pekerjaan Fisik Tertunda, Denda Perlu Ditegakkan
Komisi 3 yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, menyoroti sejumlah pekerjaan fisik yang belum dianggarkan maupun tertunda pelaksanaannya karena dana tidak mencukupi atau terkena kebijakan efisiensi. Komisi ini mendorong agar program-program tersebut diprioritaskan dalam APBD 2026.
Tak hanya itu, Komisi 3 juga mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran untuk menekan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Mereka menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan program dan kapasitas serapan anggaran di lapangan. Komisi ini juga menekankan pentingnya pemberlakuan sanksi tegas terhadap rekanan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan fisik sesuai kontrak.
Komisi 2: Apresiasi PAD Capai 93,94%, Tapi Potensi Belum Maksimal
Sementara itu, Komisi 2 mengapresiasi capaian PAD Provinsi Sulawesi Tengah yang menembus angka Rp2 triliun lebih atau sekitar 93,94% dari target tahun 2024. Meski begitu, masih terdapat selisih antara target dan realisasi, yang menunjukkan bahwa masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal.
Komisi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran pajak, serta pemanfaatan aset-aset daerah yang belum produktif. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sektor-sektor PAD dengan tingkat serapan rendah juga menjadi fokus.
Komisi 1: Tuntutan Akurasi Data dan Perhatian pada Asrama Daerah
Komisi 1 menyoroti banyaknya anggaran yang tidak terealisasi, serta meminta perhatian khusus terhadap penyediaan sarana dan prasarana penghuni asrama pelajar dan mahasiswa di berbagai daerah. Hal ini dinilai penting sebagai bagian dari peningkatan layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Semua Komisi: Anggaran Harus Berdasar Kebutuhan Nyata, Bukan Rutinitas
Rapat tersebut menghasilkan rekomendasi bersama dari seluruh komisi agar penyusunan anggaran ke depan benar-benar berbasis pada data yang akurat dan kebutuhan riil masyarakat. Bukan sekadar rutinitas atau kegiatan seremonial yang tidak memiliki urgensi.
“Anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata, memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. OPD harus lebih cermat dan bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” tegas Aristan.
Catatan-catatan kritis dari masing-masing komisi ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun berikutnya. **
