Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Sulteng dalam Musrenbang ini menegaskan peran penting legislatif sebagai mitra strategis eksekutif. Kolaborasi erat kedua lembaga menjadi kunci agar RPJMD benar-benar berpijak pada aspirasi masyarakat dan mampu dijalankan secara efektif di lapangan.
Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa RPJMD berfungsi sebagai supporting system bagi bupati dan wali kota untuk menuntaskan agenda pembangunan di wilayah masing-masing. “APBD provinsi sangat terbatas, karena itu kekuatan utama ada pada kolaborasi,” ujarnya, sekaligus mengajak DPRD untuk bersama-sama mengawal implementasi kebijakan.
Tiga sektor menjadi fokus utama RPJMD 2025–2029: pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Program Wajib Belajar 13 Tahun dan Berani Sehat yang menjamin layanan BPJS serta akses kesehatan gratis disebut sebagai inisiatif monumental yang memerlukan dukungan penuh DPRD, baik dari sisi penganggaran maupun pengawasan.
Afirmasi pendidikan tinggi melalui beasiswa, sinkronisasi anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi prioritas yang akan dibahas dan disepakati bersama.
Musrenbang RPJMD kali ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi penyelarasan visi-misi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan DPRD sebagai garda pengawas, menuju Sulawesi Tengah yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera.
