harianpalu.com ,Bandung – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terus mengasah ketajaman visi dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan. Wakil Ketua DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, menegaskan pentingnya memperkaya wawasan dan referensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pernyataan itu disampaikan dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Sulteng ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kamis (17/7/2025). Agenda ini merupakan bagian dari kegiatan resmi Panitia Khusus (Pansus) RPJMD yang dibentuk untuk menyempurnakan dokumen arah pembangunan Sulteng ke depan.
Dalam rombongan hadir langsung Ketua DPRD Sulteng H. Moh. Arus Abdul Karim serta sejumlah anggota legislatif lintas komisi. Rangkaian pertemuan berlangsung di dua titik penting: Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jl. Diponegoro, dan Kantor Bappeda Jabar di Jl. Ir. H. Juanda, Kota Bandung.
“Jawa Barat menjadi rujukan penting karena dikenal memiliki capaian pembangunan yang progresif secara nasional,” ujar Syarifudin Hafid.
Menurutnya, Jabar berhasil membangun sistem perencanaan yang terstruktur, inovatif, dan berbasis data, mulai dari penyusunan RPJMD yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pembangunan.
“Apa yang kami pelajari di sini akan jadi bekal penting bagi Sulawesi Tengah untuk menyusun RPJMD yang lebih tajam dan berpihak pada kebutuhan rakyat,” tegas Syarifudin.
Syarifudin menegaskan bahwa DPRD Sulteng berkomitmen mengawal proses perencanaan secara partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan riil. Ia tak ingin RPJMD hanya menjadi dokumen administratif tanpa arah implementasi yang kuat.
“RPJMD harus jadi peta jalan yang membumi. Harus menyentuh akar persoalan masyarakat, dari desa hingga ke pusat kota,” katanya.
Diskusi antara DPRD Sulteng dan Pemerintah Provinsi Jabar berlangsung dinamis. Sejumlah topik krusial dibahas, seperti sinkronisasi antara RPJMD dan RPJMN, penguatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), hingga strategi pembiayaan pembangunan melalui skema pendanaan kreatif dan berkelanjutan.
Kunjungan kerja ini menjadi langkah konkret DPRD Sulteng untuk memastikan bahwa dokumen RPJMD 2025–2029 nantinya bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi instrumen perubahan dan kemajuan daerah.
.jpg)
