Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Aristan, didampingi Ketua DPRD, HM Arus Abdul Karim, Wakil Ketua II, Syarifudin, dan Wakil Ketua III, Ambo Dalle.
Mewakili Gubernur Sulteng, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menyampaikan nota keuangan perubahan APBD 2025 di hadapan para legislator. Ia menegaskan bahwa penyampaian Raperda ini merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 317 ayat 1 dan 2.
“Kepala daerah wajib mengajukan Raperda Perubahan APBD beserta dokumen pendukung paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan untuk dibahas bersama DPRD,” ujar Reny.
Menurutnya, perubahan APBD dilakukan sebagai respons atas dinamika kebijakan, kondisi perekonomian, dan penyesuaian anggaran, termasuk adanya dana transfer dari pemerintah pusat serta sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2024.
Berdasarkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS), APBD Sulteng 2025 mengalami sejumlah penyesuaian penting:
-
Pendapatan naik 8,52 persen dari Rp5,3 triliun menjadi Rp5,7 triliun, terdiri dari PAD Rp2,12 triliun, dana transfer Rp3,17 triliun, dan pendapatan lain-lain Rp38 miliar.
-
Belanja meningkat 6,91 persen dari Rp5,5 triliun menjadi Rp5,8 triliun, dengan kenaikan pada belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer, sementara belanja tidak terduga menurun.
-
Pembiayaan pada penerimaan turun dari Rp200 miliar menjadi Rp128,5 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan belum dianggarkan dalam perubahan kali ini.
Reny berharap, perubahan ini mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Sulteng di tengah tantangan fiskal yang dinamis.
