Opini Oleh : Mohammad Sofyan
Direktur Lentera Penan Nusantara
Ada kegelisahan yang terus membesar di tengah masyarakat Parigi Moutong. Kegelisahan itu bukan lahir dari rumor atau bisik-bisik tanpa dasar. Ia lahir dari pemandangan yang berulang kali terlihat : aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang berlangsung terbuka, siang dan malam, seakan menjadi bagian dari kehidupan yang dianggap biasa.
Ketika sesuatu yang jelas melanggar hukum bisa berlangsung lama tanpa perubahan berarti, masyarakat mulai bertanya-tanya : di mana sebenarnya negara berada?
Tambang ilegal bukan sekadar persoalan ekonomi liar. Ia meninggalkan luka pada lingkungan, merusak bentang alam, dan menggerus masa depan generasi yang akan datang. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika kejahatan yang begitu kasat mata terasa seperti tidak pernah benar-benar berhenti.
Negara sesungguhnya memiliki banyak instrumen untuk mencegahnya. Ada aparat penegak hukum, ada pemerintah daerah, ada pula DPRD yang diamanatkan menjadi pengawas sekaligus penyambung suara rakyat. Tetapi ketika aktivitas yang sama terus terlihat dari waktu ke waktu, wajar jika publik mulai mempertanyakan efektivitas semua instrumen itu.
Satgas pernah dibentuk. Operasi pernah diumumkan. Pernyataan-pernyataan resmi juga pernah disampaikan. Namun bagi masyarakat yang hidup di sekitar wilayah itu, yang terlihat di lapangan sering kali tidak berubah banyak. Mesin masih bekerja. Tanah masih digali. Aliran material tambang masih berjalan.
Situasi ini menimbulkan kegelisahan yang sulit ditepis.
Penindakan hukum yang pernah terjadi sering kali hanya menyentuh lapisan paling bawah mereka yang bekerja di lapangan. Sementara pertanyaan yang lebih besar terus menggantung di ruang publik : siapa sebenarnya yang berada di balik aktivitas yang begitu terbuka ini ?
Pertanyaan itu tidak lahir dari prasangka semata. Ia lahir dari kenyataan bahwa kegiatan sebesar itu tentu tidak mungkin berjalan tanpa jaringan yang lebih luas.
DPRD, yang diharapkan menjadi ruang harapan rakyat, sering kali menjawab dengan kalimat yang sama : keputusan harus kolektif, perlu laporan resmi, atau menunggu proses tertentu. Secara prosedural, penjelasan itu mungkin dapat dimengerti. Tetapi di mata masyarakat yang setiap hari melihat aktivitas tambang ilegal berlangsung, jawaban tersebut sering terasa jauh dari rasa keadilan yang mereka harapkan.
Di titik inilah kepercayaan publik mulai teruji.
Masyarakat tentu tidak berharap keajaiban. Mereka hanya berharap negara hadir secara nyata, bukan sekadar melalui pernyataan atau rapat-rapat formal. Kehadiran negara seharusnya dapat dirasakan melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan menyentuh akar persoalan.
Sebab jika aktivitas yang terang-benderang seperti ini terus berlangsung tanpa perubahan berarti, maka wajar jika muncul pertanyaan yang lebih dalam : apakah ada sesuatu yang tidak sedang berjalan sebagaimana mestinya ?
Ini bukan sekadar persoalan tambang ilegal. Ini tentang kepercayaan.
Ketika hukum terlihat jauh dari kenyataan yang disaksikan masyarakat setiap hari, jarak antara rakyat dan negara perlahan melebar. Dan ketika jarak itu semakin jauh, yang tumbuh bukan lagi harapan melainkan kegelisahan yang terus membesar.
Parigi Moutong tidak membutuhkan retorika panjang. Daerah ini membutuhkan keberanian untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar bekerja.
Sebab jika perut bumi terus terkoyak tanpa henti, yang rusak bukan hanya alamnya tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara itu sendiri.
