Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah Sulawesi Tengah, serta mendorong peningkatan fungsi pengawasan legislatif terhadap isu-isu HAM di daerah.
Bahas Pengawasan Kasus Perusahaan Sawit
Dalam diskusi itu, kedua pihak menyoroti sejumlah kasus yang melibatkan perusahaan sawit di Sulteng, termasuk PT Stardust Estate Investment (SEI), yang diduga berkaitan dengan konflik agraria dan potensi pelanggaran HAM.
Komnas HAM mendorong DPRD Sulteng untuk memanfaatkan fungsi pengawasan agar penyelesaian konflik dilakukan secara adil dan berpihak pada masyarakat terdampak.
Selain itu, Komnas HAM dan DPRD juga sepakat menjalin komunikasi intensif dengan Polda Sulawesi Tengah dalam penanganan kasus-kasus yang memerlukan atensi publik, terutama dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan humanis.
“Kami berharap DPRD Sulawesi Tengah dapat menjadi mitra strategis Komnas HAM dalam memastikan suara masyarakat terdengar dalam penyelesaian kasus besar seperti konflik PT SEI, PT ANA, dan perusahaan sawit lainnya,” ujar Livand Breemer.
Ia menambahkan, kerja sama ini juga mendukung langkah-langkah penegakan hukum serta rekomendasi melalui Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) yang telah dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah.
Rencana Hibah Gedung dari Pemprov
Selain membahas isu kasus, pertemuan tersebut juga menyinggung rencana hibah gedung kantor dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Komnas HAM Perwakilan Sulteng.
Livand menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov dan DPRD terhadap penguatan kelembagaan Komnas HAM di daerah. Menurutnya, keberadaan kantor yang representatif akan meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat.
“Dukungan Pemprov dan DPRD adalah bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat penegakan HAM. Dengan fasilitas yang memadai, kami dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat Sulawesi Tengah,” tutur Livand Breemer.
